TUGAS 2 (SHU DAN PRINSIP KOPERASI)

NAMA             : GITHA DWI WULANDARY

NPM                : 23210026

KELAS           : 2EB17


SISA HASIL USAHA

  • PENGERTIAN SHU

Sisa hasil usaha (SHU) adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue [TR]) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost[TC]) dalam satu tahun buku.

Menurut UU No.25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 pengertian SHU adalah sebagai berikut:

a.   SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan

b.   SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota

c.   Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

d.   Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi.

e.   Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.

f.    Semakin besar transaksi(usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima.

  • PRINSIP-PRINSIP PEMBAGIAN SHU KOPERASI

Dalam pembagan SHU kepada Anggota Ada beberapa prinsip pembagian SHU yang harus diperhatian diantaranya:

1. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.

Pada hakekatnya SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang bersumber dari anggota sendiri. Sedangkan SHU yang bukan berasal dari hasil transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, melainkan dijadikan sebagai cadangan koperasi.

2. SHU anggota adalah jasa dari anggota dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.

SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinventasikan dan dari hasil taransaksi usaha yang dibagi kepada anggota. Dari SHU bagian anggota harus ditetapkan berapa persentase untuk jasa modal, misalkan 30 % dan sisanya sebesar 70% berarti untuk jasa transaksi usaha.

3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.

Proses perhitungan SHU per anggota dan jumblah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasi.

4. SHU anggota dibayar secara tunai.

SHU per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.

  • KONSEP PERHITUNGAN SHU

>> Penghitungan SHU bagian anggota dapat dilakukan apabila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut:

  1. SHU total koperasi pada satu tahun buku SHU total koperasi adalah sisa hsil usaha yang terdapat pada neraca atau laporan laba rugi koperasi setelah pajak (profit after tax). Informasi ini dieroleh dari neraca ataupun laporan laba-rugi koperasi.
  2. Bagian (persentase) SHU anggota
  3. Total simpanan seluruh anggota Partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainya. Data ini didapat dari buku simpanan anggota.
  4. Total seluruh transaksi usaha ( volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota Transaksi anggota adalah kegiatan ekonomi (jual-beli barang atau jasa), antara anggota terhadap koperasinya. Dalam hal ini posisi anggota adalah sebagai pemakai ataupun pelanggan koperasi. Informasi ini diperoleh dari pembukuan (buku penjualan dan pembelian) koperasi ataupun dari buku transaksi usaha anggota. Omzet atau volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan atau jasa pada suatu periode waktu tertentu tahun buku yang bersangkutan.
  5. Jumlah simpanan per anggota
  6. Omzet atau volume usaha per anggota
  7. Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota Bagian (pesentase) SHU untuk simpanan anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa modal anggota.
  8. Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa transaksi anggota.

>> SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:

1. SHU atas jasa modal. Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima oleh koperasinya sepanjang koperasi terssebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

2. SHU atas jasa usaha. Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan.

>> Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prisip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Untuk koperasi Indonesia, dasar hukumnya adalah pasal 5, ayat 1; UU no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa,”Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”.

Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada anggaran dasar / anggaran rumah tangga koperasi sebagai berikut:

~ Cadangan koperasi

~ Jasa anggota

~ Dana pengurus

~ Dana karyawan

~ Dana pendidikan

~ Dana social

~ Dana untuk pembanguna lingkungan.

Tentunya tidak semua komponen diatas harus diadopsi koperasi dalam membagi SHU nya. Hal ini sangat tergantung pada keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota.

  • RUMUS PERHITUNGAN SHU

>>SHU per anggota<<

SHUA = JUA + JMA

Di mana :

SHUA    = Sisa Hasil Usaha Anggota

JUA      = Jasa Usaha Anggota

JMA      = Jasa Modal Anggota

 

>>SHU per anggota dengan model MATEMATIKA<<

SHU Pa = VA/VUK . JUA + Sa/TMS . JMA

Dimana :

SHU Pa : Sisa Hasil Usaha per Anggota

JUA      : Jasa Usaha Anggota

JMA      : Jasa Modal Anggota

VA        : Volume usaha Anggota (total transaksi anggota)

VUK     : Volume usaha total koperasi (total transaksi Koperasi)

Sa        : Jumlah simpanan anggota

TMS    : Modal sendiri total (simpanan anggota total)

CONTOH KASUS SHU :

 1.      Di lingkungan suatu daerah, sebut saja daerah X, terdapat Koperasi Simpan Pinjam di mana Ibu Voni merupakan salah satu anggota koperasi. Berdasarkan informasi, simpanan wajib yang harus dibayarkan oleh Ibu Voni setiap bulannya sebesar Rp. 6000. Dalam koperasi simpan pinjam ini apabila meminjam, bunga yang harus dibayarkan sebesar 1,5 %. Menurut kesepakatan setiap akhir tahun anggota koperasi akan mendapat bingkisan Hari Raya dari SHU masing-masing anggota. Yang menjadi masalah di sini, bukan hanya anggota koperasi saja yang mendapat bingkisan dari SHU masing-masing, namun semua warga di lingkungan RT mendapatkannya termasuk yang bukan anggota koperasi. Dengan kata lain SHU anggota dibagi sama rata ke semua warga masyarakat RT dan tidak berdasarkan besarnya masing-masing SHU anggota.

Penyelesaiannya :

Dari kasus diatas dapat kita lihat adanya penyimpangan dari pembagian SHU koperasi yakni dengan cara membagi rata bingkisan Hari Raya kepada seluruh warga RT baik yang merupakan anggota koperasi maupun yang bukan anggota koperasi, dimana dana yang digunakan untuk membeli bingkisan tersebut merupakan hasil dari SHU anggota. Jelas hal ini sangat tidak sesuai dengan prinsip pembagian SHU. Seperti kita ketahui seharusnya SHU yang diterima tiap anggota berbeda-beda tergantung dari banyaknya transaksi pinjaman dan jasa modal yang diberikan oleh individu anggota tersebut. Menurut saya, sebaiknya pihak pengurus koperasi membagikan SHU dalam bentuk tunai, agar lebih mudah dan lebih jelas dalam pembagiannya,dan jangan lupa untuk membaginya sesuai dengan banyaknya transaksi yang telah dilakukan oleh tiap individu. Dan jika memang pihak pengurus ingin membagikan bingkisan hari raya kepada seluruh warganya, sebaiknya dana yang digunakan untuk membeli bingkisan tersebut adalah dana kas RT dan bukan dana SHU anggota koperasi.

2.      Pada Koperasi Merdeka setelah dilakukan tutup buku di akhir periode ternyata didapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 30.000.000,00. Hasil ini sudah dikurangi oleh pajak dan biaya – biaya lainnya. Sesuai dengan Rapat anggota yaitu Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi telah ditetapkan presentase besarnya pembagian SHU untuk setiap bagian, yaitu :

a. Jasa Modal 20%

b. Jasa Anggota 30%

c. Cadangan 15%

d. Dana Pengurus 15%

e. Dana Sosial 10%

f. Dana Pendidikan 10%

Dan perhitungan SHU diatas adalah sebagai berikut :

  1. Jasa Modal = 20/100 x 30.000.000 = 6.000.000
  2. Jasa Anggota = 30/100 x 30.000.000 = 9.000.000
  3. Cadangan = 15/100 x 30.000.000 = 4.500.000
  4. Dana Pengurus = 15/100 x 30.000.000 = 4.500.000
  5. Dana Sosial = 10/100 x 30.000.000 = 3000.000
  6. Dana pendidikan = 10/100 x 30.000.000 = 3.000.000

Kita ketahui sesuai dengan AD Dan ART besarnya SHU untuk dana pendidikan sebesar 3.000.000 tetapi pada kenyataan dana tersebut diambil alih oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi dengan dalih untuk biaya study banding tetapi pada kenyataannya uang tersebut tidak dipakai semestinya. Disini terjadi penyelewengan dana (korupsi)

Penyelesaian :

Menurut saya, hal seperti contoh kasus diatas seharusnya bisa di antisipasi dengan cara anggota harus lebih aktif dan tanggap dalam berbagai hal. Misalnya saja anggota harus ikut aktif dalam penyaluran dana koperasi,dan setiap anggota harus memegang bukti transaksi dari penggunaan dana koperasi tersebut. Namun bukti transaksi saja sepertinya belum cukup untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan dana, sebab dengan kemajuan teknologi yang ada, bukti transaksi pun bisa dimanipulasi, oleh sebab itu setiap anggota harus benar-benar waspada dan selalu mengawasi setiap adanya penyaluran dana koperasi,sehingga dana koperasi tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan dalam rapat anggota.

3.      Pada sebuah koperasi diketahui terdapat 4 anggota yaitu A,B,C,dan D dimana setiap anggota menanamkan modal yang berbeda yaitu, 400, 1000, 2400, 1200 dan diketahui pula setiap anggota melakukan usaha yang berbeda yaitu A 2000, B 1500, C 4000, D 5200. Pada saat akhir periode, pengurus koperasi menunjukan data perhitungan SHU dari masing-masing anggota, yakni :

Tanggapan :

Menurut saya, contoh kasus diatas merupakan contoh yang baik, sebab koperasi tersebut benar-benar menerapkan system koperasi yang adil dan transparan, dimana pengurus koperasi secara transparan menunjukan data perhitungan bagi semua anggotanya, dan dapat kita lihat bahwa setiap anggota mendapatkan SHU yang berbeda, tergantung dari besar kecilnya jasa usaha dan jasa modal yang diberikan dari masing-masing anggota.

4.      Koperasi “Mandiri Bahagia” yang jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya sebesar Rp 100.000.000,- menyajikan perhitungan laba rugi singkat pada 31 Desember 2007 sebagai berikut :

Penjualan Rp 460.000.000,-

Harga Pokok Penjualan Rp 400.000.000,-

Laba Kotor Rp 60.000.000,-

Biaya Usaha Rp 20.000.000,-

Laba Bersih Rp 40.000.000,-

Berdasarkan RAT, SHU dibagi sebagai berikut:

• Cadangan Koperasi 40%

• Jasa Anggota 25%

• Jasa Modal 20%

• Jasa Lain-lain 15%

Buatlah:
a. Perhitungan pembagian SHU

b. Jurnal pembagian SHU

c. Perhitungan persentase jasa modal

d. Perhitungan persentase jasa anggota

e. Hitung berapa yang diterima Nona Yohana (seorang anggota koperasi) jika jumlah simpanan pokok dan simpanan wajibnya Rp 500.000,- dan ia telah berbelanja di koperasi Mandiri Bahagia senilai Rp 920.000,-

JAWABAN
a. Perhitungan pembagian SHU

Keterangan SHU Rp 40.000.000,-

Cadangan Koperasi 40% Rp 16.000.000,-

Jasa Anggota 25% Rp 10.000.000,-

Jasa Modal 20% Rp 8.000.000,-

Jasa Lain-lain 15% Rp 6.000.000,-

Total 100% Rp 40.000.000,-

b. Jurnal

SHU Rp 40.000.000,-

Cadangan Koperasi Rp 16.000.000,-

Jasa Anggota Rp 10.000.000,-

Jasa Modal Rp 8.000.000,-

Jasa Lain-lain Rp 6.000.000,-

c. Persentase jasa modal

(Bagian SHU untuk jasa modal : Total modal) x 100%

= (Rp 8.000.000,- : Rp 100.000.000,-) x 100% = 8%

Keterangan:

–      Modal koperasi terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib

–      Simpanan sukarela tidak termasuk modal tetapi utang

d. Persentase jasa anggota

(Bagian SHU untuk jasa anggota : Total Penjualan Koperasi) x 100%

= (Rp 10.000.000,- : Rp 460.000.000,-) x 100% = 2,17%

Keterangan:

–     perhitungan di atas adalah untuk koperasi konsumsi

–     untuk koperasi simpan pinjam, total penjualan diganti dengan total pinjaman

e. Yang diterima Nona Yohana:

– Jasa modal = (Bagian SHU untuk jasa modal : Total modal) x Modal Nona Yohana

= (Rp 8.000.000,- : Rp 100.000.000,-) x Rpo 500.000,- = Rp 40.000,-

– Jasa anggota = (Bagian SHU untuk jasa anggota : Total Penjualan Koperasi)x Pembelian Nona Yohana

= (Rp 10.000.000,- : Rp 460.000.000,-) x Rp 920.000,- = Rp 20.000,-

Jadi yang diterima Nona Yohana adalah Rp 40.000,- + Rp 20.000,- = Rp 60.000,-

 

PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

Prinsip-prinsip koperasi, pada umumnya diartikan sebagai landasan bekerja bagi  koperasi dalam melakukan kegiatan organisasi dan bisnisnya, sekaligus merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari perusahaan-perusahaan non koperasi.

Setiap Negara mempunyai prinsip-prinsip koperasi yang berbeda-beda, tergantung dari kebutuhan dan keadaan Negara tersebut. Begitu pula dengan Indonesia, Indonesia mempunyai prinsip koperasi sendiri yang tercantum dalam undang-undang. Sebelum saya menjelaskan tentang prinsip koperasi yang dianut oleh Negara kita pada saat ini, saya akan menyebutkan prinsip-prinsip koperasi menurut para ahli :

>> Prinsip Munkner

  • Keanggotaan bersifat sukarela
  • Keanggotaan terbuka
  • Pengembangan anggota
  • Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
  • Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis
  • Koperasi sebagai kumpulan orang-orang
  • Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi
  • Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi
  • Perkumpulan dengan sukarela
  • Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
  • Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi
  • Pendidikan anggota

>> Prinsip Rochdale

  • Pengawasan secara demokratis
  • Keanggotaan yang terbuka
  • Bunga atas modal dibatasi
  • Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota
  • Penjualan sepenuhnya dengan tunai
  • Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan
  • Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota
  • Netral terhadap politik dan agama

>> Prinsip Raiffeisen

  • Swadaya
  • Daerah kerja terbatas
  • SHU untuk cadangan
  • Tanggung jawab anggota tidak terbatas
  • Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
  • Usaha hanya kepada anggota
  • Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

>> Prinsip Herman Schulze

  • Swadaya
  • Daerah kerja tak terbatas
  • SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota
  • Tanggung jawab anggota terbatas
  • Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan
  • Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

>> Prinsip ICA (International Cooperative Allience)

  • Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
  • Pengelolaan yang demokratis,
  • Partisipasi anggota dalam ekonomi,
  • Kebebasan dan otonomi,
  • Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.

Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Indonesia pun mempunyai prinsip-prinsip koperasi sendiri. Pada tahun 1967 telah ditetapkan dalam Undang-Undang No.12 tentang prinsip-prinsip koperasi yaitu :

>> Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 12 tahun 1967

  • Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia
  • Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi
  • Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota
  • Adanya pembatasan bunga atas modal
  • Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
  • Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
  • Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri

Dan pada tahun 1992 telah dilakukan revisi atas prinsip-prinsip koperasi yang dianut oleh Indonesia dan ditetapkan dalam Undang-Undang No.25. Prinsip itulah yang hingga sekarang digunakan oleh Indonesia sebagai acuan dalam pelaksanaan koperasi.

Prinsip – Prinsip Koperasi Indonesia

Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No 25 tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa , seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasarkan atas kesadaran sendiri. Setiap oang akan menjadi anggota harus menyadari bahwa, koperasi akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan social ekonominya. Terdapat dua makna “sifat sukarela” dalam keanggotaan koperasi yaitu:
a.   Keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksa oleh siapapun juga, dan
b.   Seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat dan ditentukan dalam AD/ART Koperasi

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip pengelolaan koperasi secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi seriap anggota koperasi dilaksanakan pada saat rapat anggota. Para pengelola koperasi berasal dari para anggota koperasi itu sendiri. Pada saat rapat anggota, setiap anggota yang hadir mempunyai hak suara yang sama dalam pemilihan pengurus dan pengawas. Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pengelola

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Dalam koperasi , keuntungan yangdiperoleh disebut dengn Sisa Hasil Usaha (SHU) . SHU adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat.
Setiap anggota memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapat bagian Sisa Hasil Usaha yang lebih besar dari pda anggota pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa tersebut terhadap koperasi, dan nilai jasa yang diperoleh dari anggota tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian sisa hasil usaha. Transaksi antara anggota dan koperasi inilah yang dimaksud dengan jasa usaha.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 

Anggota adalah pemilik koperasi, sekaligus sebagai pemodal dan pelanggan. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota, termasuk dirinya sendiri. Modal koperasi pada dasarnya digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat sekitarnya. Dari pelayanan itu diharapkan bahwa koperasi mendapatkan nilai lebih dari selisih antara biaya pelayanan dan pendapatan. Karena itu balas jasa terhadap modal diberikan kepada anggota atau sebaliknya juga terbatas., tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah pemberian balas jasa modal yang ditanamkan pada koperasi akan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi

5. Kemandirian

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab,otonomi,swadaya, dan keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan dan perbuatan sendiri dalam pengelolaan usaha dan organisasi. Agar kopersi dapat mandiri, peran serta anggota sebagi pemilikdan pengguna jasa sangat menentukan

6. Pendidikan koperasi

Keberhasilan koperasi sangat erat hubungannya dengan partisipasi aktif setiap anggotanya. Seorang anggota akan mau berpartisipasi, bila yang bersangkutan mengetahui tujuan organisasi tersebut, manfaatnya terhadap dirinya, dan cara organisasi itu dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, keputusan seseorang untuk masuk menjadi anggota haruslah didasarkan akan pengetahuan yang memadai tentang manfaat berkoperasi. Agar anggota koperasi berkualitas baik, berkemampuan tinggi, dan berwawasan luas maka pendidikan adalah mutlak. Penddiikan perkoperasian merupakan bagian yangtidak terpisahkan (menjadi sangat penting) dalam mewujudkan kehidupan berkoperasi., agar sesuai dengan jati dirinya. Melalui pendidikan para anggota dipersiapkan dan dibentuk menjadi anggota yang memahami serta meghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta praktik-praktik koperasi.

7. Kerjasama antar koperasi

Koperasi-koperasi yang ada mempunyai bidang usaha yang sama, dan ada pula yang berbeda pada tingkatan yang berbeda. Pada masing-masing usaha tersebut disadari bahwa kemampuan koperasi bervariasi, namun disadari bahwa koperasi-koperasi tersebut pada dasarnya mengemban misi yang sama, yakni memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai tujuan yang sama tersebut, masing-masing koperasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kerja sama dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing, sehingga hasil akhir dapat dicapai secara optimal. Kerjasama diharapkan akan saling menunjang pendayagunaan sumberdaya sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal.

CONTOH KASUS KOPERASI :

1)      Kasus Koperasi Karangasem

Pada tahun 2006 lalu, di kabupaten ini lahirlah sebuah koperasi dengan nama Koperasi KarangAsem Membangun (KKM). KKM ini dalam operasinya mengusung beberapa nama ‘besar’ di daerah tersebut. Pengurus KKM, misalnya, diketuai oleh Direktur Utama PDAM Karangasem, I Gede Putu Kertia, sehingga banyak anggota masyarakat yang tidak meragukan kredibilitas koperasi tersebut. Dengan bekal kredibilitas tersebut, KKM tersebut mampu menarik nasabah dari golongan pejabat dan masyarakat berpendidikan tinggi.
KKM sebenarnya bergerak pada beberapa bidang usaha, antara lain simpan pinjam, toko dan capital investment,Salah satu layanan KKM yang menjadi ‘primadona’ adalah Capital Investment (Investasi Modal). Layanan Capital Investment yang dikelola oleh KKM menjanjikan tingkat pengembalian investasi sebesar 150% setelah tiga bulan menanamkan modal. Dengan kondisi sosial dimana mayoritas masyarakat tergolong ekonomi kurang mampu dan juga pendidikan yang relatif rendah, iming-iming keuntungan sebesar itu tentunya sangat menggiurkan. Lucunya, ada juga beberapa anggota DPRD Kabupaten Karangasem yang ikut ‘berinvestasi’ di KKM, bahkan ada yang sampai menanamkan modal sebesar Rp.400 juta. Konyolnya, walaupun KKM menawarkan produk investasi, koperasi tersebut sama sekali tidak mengantongi ijin dari Bapepam. Pada kenyataannya, sebenarnya layanan Investment Capital tersebut adalah penipuan model piramida uang. Sebagian nasabah yang masuk duluan, memang berhasil mendapatkan kembali uangnya sekaligus dengan ‘keuntungannya’. Seorang pemodal misalnya, memberikan testimoni bahwa hanya dengan bermodalkan Rp 500 ribu, dalam waktu 3 bulan ia mendapatkan hasil Rp.1,5 juta. Dengan iming-iming 150% tersebut, antara November 2007 hingga 20 Februari 2009, KKM berhasil menjaring 72.000 nasabah dengan nilai total simpanan Rp.700 milyar.
Secara akal sehat, tentunya sangat tidak masuk akal bahwa produk investasi KKM bisa menawarkan keuntungan yang begitu tinggi (150% per tiga bulan alias 600% per tahun). Perlu diingat, return 150% hanya untuk nasabah saja, belum termasuk biaya operasional dan margin bagi KKM. Artinya, KKM harus menginvestasikan modal nasabah dengan return di atas angka 150% tersebut dalam waktu tiga bulan, agar skema capital investment tidak ambruk. Ini tentunya boleh dikatakan mustahil bisa bertahan lama.
Penyelesaian :

Menurut saya, kasus seperti ini bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai system bernasabah yang sehat di sebuah koperasi. Terlebih lagi mayoritas masyarakat di karangasem tergolong ekonomi kurang, jelas saja ketika di iming-imingi oleh keuntungan yang mencapai 150% dari modal yang diberikan mereka langsung tergiur untuk menanamkan modalnya tanpa berpikir panjang. Padahal kalau mereka berpikir panjang, mereka tentu tidak akan percaya dengan iming-iming itu, karena itu sungguh tidak masuk akal. Menurut saya sebaiknya pemerintah pusat melakukan suatu penyuluhan yang memberikan informasi dan pengetahuan lebih tentang konsep koperasi itu seperti apa, dan koperasi yang sehat itu seperti apa, sehingga warga tidak lagi tertipu dengan iming-iming yang tak masuk akal itu. Dan sebaiknya kasus yang telah terjadi di karangasem ini ditindak lanjuti secara tegas oleh pihak kepolisian agar oknum-oknum tersebut tidak melakukan penipuan lagi di daerah yang lain.

2)      Kasus Koperasi Serba Usaha

Puluhan nasabah Koperasi Serba Usaha (KSU) Binar Sejahtera, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi korban penipuan ketua koperasi tersebut. Salah satu korban penipuan menjelaskan sudah empat tahun ini, sejumlah surat berharga milik anggota koperasi, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan surat sertifikat tanah dilarikan oleh Kepala KSU Bina Sejahtera. Surat-surat berharga tersebut merupakan jaminan atas pinjaman kredit yang dilakukan oleh para nasabah. Padahal para korban telah melunasi uang pinjaman pada koperasi. Sebelumnya arogansi dari manajemen koperasi tersebut juga telah ditunjukkan dengan dilakukannya penyitaan pada benda-benda milik para nasabah, seperti televisi, jika para nasabah terlambat membayar angsuran pelunasan pinjaman tersebut. Seorang korban lainnya mengatakan, akibat sertifikat tanahnya tidak segera dikembalikan oleh ketua koperasi tersebut, dirinya harus menunda kepentingan dirinya, seperti melakukan pinjaman lain. Oleh karena itu, kalangan nasabah korban penipuan tersebut menuntut pengembalian surat-surat berharga milik para nasabah yang sebelumnya menjadi jaminan sesegera mungkin. Jika dalam batas waktu dua minggu tidak ada pengembalian dari pihak KSU Bina Sejahtera, lanjutnya, para nasabah akan melaporkan kasus tersebut ke Kepolisian Resor Sragen.

Penyelesaiannya :

Menurut saya kasus puluhan nasabah Koperasi Serba Usaha (KSU) Binar Sejahtera sudah mencapai tahap yang rumit di mana pengurus koperasi tidak mau mengembalikan barang jaminan pinjaman anggota sedangkan pinjaman anggota semua sudah dikembalikan. Namun sikap yang harus dicontoh dari para anggota koperasi, mereka masih memiliki niat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan memberi waktu selama 2 minggu kepada pengurus koperasi. Hal ini sesuai dengan salah satu asas koperasi yaitu kekeluargaan. Menurut saya sebaiknya diadakan pertemuan terlebih dahulu antara pengurus dengan para anggota agar dapat menemukan kesepakatan bagaimana masalah ini dapat segera diselesaikan secara adil. Apabila pihak pengurus tetap tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah, maka sebaiknya para anggota melaporkan masalah ini ke pihak yang berwajib karena ada ketidakadilan yang terjadi pada mereka. Harapannya agar pihak berwajib dapat menyelesaikan masalah ini secara hukum agar anggota masyarakat mendapat keadilan. Untuk anggota koperasi agar hal ini tidak terjadi lagi sebaiknya sebelum masuk ke dalam anggota koperasi, harus melihat secara lebih dalam apakah pengurus koperasi dapat dipercaya karena ini berurusan dengan masalah uang.

3)      Kasus Koperasi SS

Pengurus Koperasi Sembilan Sejati (SS) tidak dapat begitu saja melepaskan diri dari tanggung jawab atas kerugian koperasi tersebut. Indardi SH dari Divisi Investigasi Semarang Coruption Watch (SCW) menduga, laporan oleh sesama pengurus itu sebagai upaya pelepasan tanggung jawab berkaitan dengan tuntutan deposan/masyarakat atas simpanannya.

Di kantornya, Indardi tidak dapat menyembunyikan keheranannya mengapa hanya Hendrawan (Ketua I Koperasi SS) yang dijadikan tersangka. Menurut dia, sebagian pengurus pun diduga juga pernah mengucurkan pinjaman tanpa prosedur senilai miliaran rupiah. ”Rekening para pengurus yang digunakan untuk transaksi koperasi itu pun semestinya juga disita,” tandas dia.

Menurutnya, korban yakni para deposan harus dijadikan saksi. Mengingat koperasi tersebut diduga telah menerbitkan surat simpanan berjangka dengan total nilai hampir Rp 100 miliar, maka hal tersebut merupakan tindak pidana perbankan melanggar Pasal 46 jo 16 UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992.

Seperti diberitakan, Hendrawan diduga memberikan pinjaman kepada seorang pengusaha bernama Wijaya di luar prosedur. Akibat perbuatan tersebut, koperasi yang memiliki kantor di Semarang, Juwana, dan Solo itu rugi Rp 55 miliar. Baik Hendrawan maupun Wijaya yang dijerat dengan Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan saat ini berstatus sebagai tanahan Polda Jateng. Sejak berdiri 3 tahun silam, koperasi tersebut diduga berhasil menghimpun dana masyarakat Rp 200 miliar.

Indardi menekankan pentingnya menghadirkan saksi ahli dari Bank Indonesia dan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah atas kegiatan Koperasi Sembilan Sejati.

Tanggapan :

Menurut saya pendirian Koperasi SS telah menyimpang dari tujuan dan semangat atas keberadaan sebuah koperasi. Disini ada motif mencari keuntungan pribadi. Kasus ini harus segera diselesaikan lewat jalur hukum. Jika penanganan kasus tersebut tidak dikembangkan, nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan pada pengurus koperasi berkaitan dengan pengembalian dana. Para pendiri dan pengurus koperasi itu harus dimintai pertanggungjawabannya. Pengadilan harus tegas, dan tidak pandang bulu dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Siapa saja yang terbukti bersalah harus dikenai sanksi.

4)      Kasus Koperasi Hidup Baru

BALIKPAPAN-Kasus korupsi dana koperasi sebesar Rp 1,35 miliar yang menyeret nama Sekprov Kaltim Irianto Lambrie dan mantan Kadisperindagkop Balikpapan (sekarang Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu/BPMP2T Balikpapan) Asranuddinsyah, memunculkan kecurigaan beberapa pihak. Diantaranya Ketua Gerakan Putra-Putri Kalimantan (Geppak) H Suwandi SH MSi.

Dirinya mempertanyakan alasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim yang menetapkan kedua pejabat tadi sebagai tersangka. “Padahal peran mereka hanya sebatas memberi rekomendasi agar proses pencairan dana koperasi bisa lancar. Tapi kenapa malah dijadikan tersangka. Ada apa ini,” terang Suwandi.

Seharusnya, kata Suwandi, pihak kejaksaan fokus mencari tersangka utama kasus ini, yakni Ketua Koperasi Hidup Baru Dwi Setio alias Theo yang melarikan diri membawa dana koperasi dan hingga kini belum ditemukan. “Bayangkan, sudah 4 tahun hilang, tapi belum tertangkap. Andai kejaksaan serius mencari, pasti tertangkap. Teroris saja bisa terlacak, masa cuma seorang Theo sepertinya susah sekali,” sambung politisi Golkar yang sebentar lagi masuk gedung DPRD Kaltim lewat proses Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Mardikansyah yang terpilih sebagai Wakil Bupati Paser. Ia juga menyesalkan langkah Kejaksaan Negeri Balikpapan yang tidak langsung menahan Theo setelah menjalani pemeriksaan. Akibatnya, Theo punya peluang untuk melarikan diri. “Hal-hal inilah yang jadi pertanyaan saya dan teman-teman. Kami menilai kasus ini terkesan dipaksakan. Jadi dalam waktu dekat kami akan menghadap Kajati untuk meminta penjelasan,” kata Suwandi.(ind)

Tanggapan :

Menurut saya, kasus ini terjadi karena kurang tegasnya pihak kejaksaan setempat dalam menindak kasus korupsi terutama korupsi pada sebuah lembaga koperasi. Harusnya pihak kepolisian bisa memberantas korupsi secara cepat,tanggap,dan tegas tanpa pandang bulu atau tanpa memandang jabatan yang dipegang oleh si pelaku korupsi tersebut. Karena jika kasus ini didiamkan saja, maka akan berdampak pada persepsi masyarakat terhadap koperasi akan menjadi negative, dan masyarakat tidak akan percaya untuk menyimpan dananya pada koperasi.

5)      Kasus koperasi bodong

Nasabah Koperasi Bodong Resah. Dana Ratusan Juta Digelapkan Negara (Bisnis Bali) – Ratusan nasabah koperasi Sumber Insan Mandiri (SIM) Cabang Pembantu Negara yang terletak di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk Desa Mendoyo Dauh Tukad, Mendoyo resah. Dana milik 190 nasabah yang berjumlah Rp 678 juta diduga digelapkan. Akibatnya, koperasi ini terus saja didatangi para nasabah yang ingin menagih dana mereka namun tidak bisa dikembalikan oleh General Manajer Koperasi SIM Cabang Negara Made Suarta. Kantor koperasi ini akhirnya ditutup sejak Jumat (23/7) lalu, setelah dilakukan rapat. Menyikapi permasalahan ini, Camat Mendoyo Nengah Ledang Jumat (30/7) kemarin memanggil GM Koperasi Made Suarta untuk meminta keterangan terkait masalah koperasi yang kini meresahkan warga Mendoyo ini. Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Desa Mendoyo Dauh Tukad selain dihadiri camat dan GM koperasi juga dihadiri Kakankesbanglinmas Pemkab Jembrana, perwakilan dari Disperindagkop, Perbekel Mendoyo Dauh Tukad. Nengah Ledang mengatakan, pihaknya baru mengetahui keberadaan koperasi ini setelah diberi tahu oleh Kakankesbanlinmas Suherman kalau ada koperasi yang mau kolaps di Mendoyo. Kemudian pihaknya melakukan pengecekan dan ternyata koperasi ini tidak terdaftar dan tidak ada izinnya. ”Kami sudah cek tidak terdaftar di kecamatan maupun di kabupaten, padahal sudah berdiri sejak dua tahun lalu di Mendoyo,” katanya. Menurut Ledang, saat pihaknya rapat dengan GM Koperasi Made Suarta dijelaskan kalau jumlah nasabah 190 orang dengan pegawai 9 orang. Koperasi ini berdiri di Mendoyo sejak tahun 2008. Kebanyakan nasabah dari Pohsanten dan Mendoyo Dauh Tukad. Uang yang masuk dari nasabah mencapai Rp 600 juta lebih. “Dari pengakuan Suarta, dana itu disetorkan ke pusat Rp 200 juta. Sisanya tidak dijelaskan secara mendetail dan belum dipertanggungjawabkan. Kemungkinan dipakai untuk membayar pegawai, karena gajinya Rp 1,2 juta, dan mungkin juga untuk ATK dan operasional lainnya,” katanya. Menurut Ledang, sebelumnya Dinas Perindagkop sudah tahu kalau ada koperasi ini berdiri di Mendoyo dan sudah pernah diingatkan untuk mengurus izin. “Kami sudah sempat meminta nama-nama nasabah namun masih disembunyikan. Demikian juga rincian gaji pegawai juga belum diberi. ”Sekarang kami hanya berusaha meredam para nasabah saja agar bersabar dan tidak terpancing emosi dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga tercipta kondisi yang aman,” katanya. Sementara itu dari pengamatan di kantor Koperasi Sumber Insan Mandiri kemarin sudah tidak ada aktivitas di kantor tersebut. Kantor tampak tutup dan pintu gerbangnya digembok. Hanya lampu depan kantor yang masih tampak menyala. Papan nama kantor juga masih dipasang dan di papan tersebut tertulis kalau koperasi itu berbadan hukum nasional 58/pad/meneg.1/2004. Salah seorang warga yang berada di depan kantor koperasi itu, koperasi itu memang banyak nasabahnya. Kemudian ditutup karena ada masalah. “Badan hukum dicantumkan itu bodong, hanya untuk mengibuli nasabah,” kata salah seorang warga.

Penyelesaiannya :

Menurut saya, pihak pemerintahan setempat harus lebih memperhatikan perkembangan koperasi yang ada di daerahnya, jangan sampai ada koperasi yang berdiri tanpa ijin dan melakukan penyelewengan-penyelewengan, karena hal tersebut bisa berdampak pada warga masyarakat yang pada dasarnya kurang memahami mekanisme dalam sebuah koperasi yang “sehat”. Pemerintah setempat juga seharusnya memberikan penyuluhan kepada warganya mengenai ciri-ciri koperasi yang “sehat” dan koperasi yang “nakal”, agar warganya dapat mengambil keputusan yang tepat dalam memilih sebuah koperasi yang bisa dipercayai dalam mengelola dana mereka.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s